Pendapatan daerah merupakan semua hak yang dimiki daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, hal ini tercantum dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dalam suatu pemerintahan daerah pasti mempunyai sebuah tujuan yang ingin dicapai agar pembangunan di suatu daerah dapat berkembang sebagaimana yang telah direncanakan. Pemerintah memberikan kewenangan pada daerah berupa otonomi daerah yang bertujuan sebagai strategi daerah untuk mencapai kemajuan dalam hal perekonomian, dengan adanya wewenang tersebut pemerintah daerah dapat memanfaatkan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah. Pendapatan daerah juga dapat berasal dari daerah itu sendiri yang dapat berupa pendapatan asli daerah yang sah, sumber pendapatan asli daerah menurut undang – undang No.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

28 tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber – sumber penerimaan pendapatan asli daerah secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah. Hal ini akan memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengarahkan pengunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam hal ini  salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi cukup besar adalah Retribusi daerah, retribusi daerah juga digolongkan menjadi tiga jenis yaitu, jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, Retribusi Penggatian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pelayanan pasar. Jenis retribusi jasa Usaha terdiri atas, retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi tempat pelelangan, Retribusi terminal, Retribusi tempat penginapan, Retribusi rumah potong hewan, Retribusi pelabuhan kapal, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penyeberangan di atas air, Retribusi pengolahan limbah cair, Retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Retribusi perizinan tertentu terdiri atas, Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, Retribusi izin gangguan, dan Retribusi izin trayek.Dari sekian banyak jenis Retribusi daerah yang telah disebutkan di atas maka peneliti tertarik meneliti tentang salah satu sumber pendapatan daerah yakni Retribusi Daerah khususnya Retribusi Pasar dimana Retribusi ini berkontribusi cukup besar sebab di setiap daerah pasti terdapat pasar daerah dikarenakan retribusi daerah merupakan punggutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang di berikan pemerintah daerah pada masyarakat di daerah sehingga hasil dari kontribusi retribusi daerah tersebut bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang bisa digunakan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk pembangunan daerah.

Retribusi pasar merupakan hasil dari punggutan pemerintah daerah atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sedehana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dah khusus disediakan untuk pendagang. Selain UU No.32 tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejateraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. (Halim, 2007 : 229). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh atas pengelolaan atas retribusi daerah di daerah otonomi daerah tersebut.Ditetapkan juga Undang-Undang No.

33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Yuliandriansyah, 2009). Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya. yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Seperti yang kita ketahui Kabupaten Lumajang sebagai salah satu daerah yang mempunyai otonomi di provinsi Jawa Timur berkewajiban mengali potensi – potensi yang dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah maka dari itu pemerintah daerah kabupaten lumajang lebih memperhatikan salah satu sumber pendapatan asli daerah yakni Retribusi daerah khususnya Retribusi pasar dikarenakan di dalam suatu pasar banyak terjadi transaksi yang atas pihak yang melakukan transaksi tersebut dikenakan punggutan biaya karena telah mempergunakan fasilitas tempat transaksi yang telah disediakan pemerintah daerah, retribusi pasar secara langsung dibebankan kepada pedangang dan pembeli melalui pembayaran kepada dinas pasar atas pengunaan jasa Negara yaitu pengunaan jasa mempergunakan fasilitas jual beli yang disediakan pemerintah daerah kabupaten lumajang. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan asli daerah.Pada tahun 2015 dinas pasar kabupaten lumajang ditargetkan mampu sumbangkan pendapatan asli daerah sejumlah RP.

6,8 miliar. Drs. Amat kepala dinas pasar kabupaten lumajang merasa optimis mampu memenuhi target tersebut naik dari tahun  sebelumnya. Dimana pada tahun 2014 lalu target pendapatan asli daerah yang berhasil dipenuhi oleh dinas pasar sebesar Rp 3 miliar lebih. Selain akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan perda no 10 tahun 2011 tentang retribusi pasar. Salah satu langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target yang telah dibebankan menurutnya adalah dengan menghidupkan kembali minat masyarakat terhadap pasar tradisional. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah kabupaten untuk membangun pasar tradisional dengan konsep modern, dengan cara memberikan fasilitas kenyamanan terutama dalam hal bertransaksi, mulai dari keamanan hingga kebersihan pasar tradisonal diharapkan pasar tradisional dapat bersaing di tengah banyaknya minimarket maupun swalayan modern.

Sejauh ini pendapatan asli daerah yang disetorkan dari masing – masing pasar tradisional tidaklah sama tergantung pada jumlah kapasitaspelaku pasar. Dengan gambaran, semakin besar transaksi yang berlangsung perharinya maka semakin besar pula pendapatan asli daerah yang dikenakan kepada pasar tersebut.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out