Kontra Terhadap Kebijakan
Kantong Plastik Berbayar

 

I.      
Pendahuluan

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1.1.  
Latar
Belakang

Di zaman modern saat ini,, plastik merupakan barang
yang tak pernah lepas dari kehidupan kita.     Menginat pertumbuhan penduduk yang semakin
pesat, menjadikan aktivitas ekonomi juga semakin tinggi. Meningkatnya aktivitas
ekonomi secara langsung juga meningkatkan produksi sampah yang sebagian besar
merupakan plastik. Setelah menjadi sampah, plastik sudah lagi tak berguna untuk
sebagian orang. Sampah plastik juga tidak mudah hancur, butuh puluhan bahkan
ratusan tahun agar bisa terurai. Peningkatan gas rumah kaca juga akan terjadi
jika sampah plastik terus bertambah. Hal tersebut dapat meningkatkan perubahan
iklim yang tentunya berakibat pada rusaknya bumi kita. Lalu, dengan banyaknya
populasi makhluk hidup di bumi ini khususnya Indonesia, apa yang harus
dilakukan agar bumi kita tetap terjaga?

1.2.  
Tujuan

1.      Mengurangi
emisi GRK

2.      Membuat
kebijakan khusus untuk pengolahan sampah plastik

3.      Menerapkan
kebijakan kantong plastik berbayar

1.3.  
Pertanyaan

Lalu, apakah kebijakan kantong
plastik tersebut efektif dan terlaksana sebagaimana mestinya?

II.      
Isi

Masalah
sampah, terutama sampah plastik masih menjadi masalah yang tidak pernah lepas
dalam kehidupan kita. Masalah ini ternyata menimbulkan masalah baru, yaitu
pemanasan global. Untuk itu, pemerintah menyusun kebijakan mengenai lingkungan.
Salah satu yang saat ini menjadi perbincangan adalah kebijakan kantong plastik
belanja berbayar. Dengan adanya kebijakan ini, KLHK mengklaim bahwa kita dapat
mereduksi sampah kantong plastik sebesar 55% (Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, 2016). Untuk itu KLHK mengeluarkan surat edaran kantong plastik
berbayar seharga Rp 200. Setelah dilakukan uji coba, jumlah sampah plastik
jenis ini memang berkurang. Namun ternyata kebijakan ini tidak berlangsung lama
karena KLHK mengeluarkan surat edaran kedua yang memutuskan bahwa mekanisme ini
diserahkan kepada pemda, hal ini membuat bingung banyak pihak. Pertama, karena
nantinya tiap daerah akan memiliki peraturan yang berbeda yang menjadikan kita
tidak mencapai tujuan kita. Kedua, pada akhirnya peritel pun menggratiskan
kembali kantong plastik untuk belanja (Roy N Mandey,
2016).

Saya
memilih kontra terhadap kebijakan ini karena 
menurut saya, kebijakan ini akan cukup baik jika terlaksana dengan baik
pula. Maka tujuan pemerintah untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) terhadap
pemanasan global akan terwujudkan jika didukung dengan peran serta masyarkat
dan kematangan mengenai kebijakan tersebut. Nyatanya, pengurangan sampah jenis
ini hanya beberapa persen. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang
masih menyepelekan nilai Rp 200. Berbeda dengan negara di Eropa, Jerman salah
satunya. Mereka menetapkan kantong belanja berbayar dengan sangat efektif
karena harga yang ditetapkan juga cukup mahal (Pangketanam, 2017) . Lalu balik
lagi perilaku atau istilah yang menunjukan 
“di Indonesia yang mahal aja banyak yang beli, apalagi yang murah”
sangat jelas membuat kebijakan ini kurang efektif.

Seharusnya,
masalah kantong plastik ini diatasi sejak awal produksi dengan menggunakan
barang yang ramah lingkungan (bio-degradable)
(Aryo Hanggono, 2017). Karena dengan menetapkan kebijakan tanpa melakukan
pencegahan diawal, produksi plastik akan terus meningkat. Jadi, dengan kantong
plastik yang ramah lingkungan inipun akhirnya menjadi tinggi nilainya. Maka
jika masyarakat menggunakan kantong plastik ini sekalipun dampak pada pemanasan
global akan berkurang. Naiknya nilai kantong plastik belanja ini juga membuat
masyarkat benar-benar harus berfikir dua kali untuk menggunakan kantong plastik
belanja yang ramah lingkungan. Selain itu dampak baiknya juga, dengan
menggunakan kantong plastik ramah lingkungan ini berkontribusi pada pembangunan
berkelanjutan yang ada di Indonesia.

 

III.      
Penutup

3.1.  
Kesimpulan

Untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca pemerintah telah melakukan berbagai upaya
dengan membuat taman kota dan membuat undang undang atau kebijakan tentang
lingkungan (UU
No.18 Tahun 2008), salah satu kebijakannya adalah
kantong plastik berbayar seharga Rp 200 yang disosialisasikan melalui surat
edaran kepada seluruh Pemda. Namun pada praktiknya, kebijakan ini tidak
berjalan efektif karena perilaku konsumtif di Indonesia masih cukup tinggi
sehingga nilai Rp 200 masih dikatakan murah. Juga dikarenakan KLHK yang kurang
matang dan konsisten dalam menyebarkan surat edaran.

3.2.  
Saran

Saran
saya terhadap kebijakan ini adalah pengkajian yang lebih mendalam dan meluas
melihat dari kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat di Indonesia.

3.3.  
Solusi

Menurut
saya, yang harus dilakukan adalah perubahan material atau bahan pembentuk
plastik menjadi yang ramah lingkungan. Jadi, dilakukan perubahan dari awal
pembuatan plastik atau dari pabriknya itu sendiri. Maka dengan begitu efek GRK
yang ditimbulkan lebih sedikit.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out